Home / NEWS / OPINI

Rabu, 27 Oktober 2021 - 15:27 WIB

Canon dan Siapa Yang Bertanggungjawab?

Canon dan Siapa yang Bertanggungjawab?

Oleh: Hasnan Manik, S.H., M.H., CTA.*

Viralnya Canon

Berawal dari postingan akun instagram “@rosayeoh” pada tanggal 22 Oktober 2021 yang merupakan adik kandung pemilik “Kimo Resort” di Pulau Panjang Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, dengan membuat cerita seakan-akan anjing bernama canon adalah sosok yang cukup ramah dan secara tiba-tiba dirampas kebebasan dan kehidupannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Singkil, dimasukkan kedalam keranjang sempit yang dililit lakban selanjutnya dibungkus kedalam karung terpal dan diikat, penyiksaan yang mengakibatkan kematian canon, begitu celotehnya. Sontak jagad maya terutama para pecinta anjing dari berbagai penjuru maya membuli petugas yang menjalankan tugasnya. Begitu juga media tv dan koran nasional berhari-hari memberitakan dugaan penyiksaan canon bahkan dari komunitas pecinta anjing telah membuat laporan pidana ke Polres Aceh Singkil. Bila melihat pada cuplikan video, dihubungkan dengan penelusuran fakta melalui keterangan saksi-saksi maka tidak berkesesuaian dengan postingan “@rosayeoh”, bahkan pemilik akun “@rosayeoh” tidak berada dilokasi kejadian.

Fakta Penertiban
Penertiban yang dilakukan Satpol Pamong Praja Aceh Singkil, dilandaskan pada perintah Gubernur Aceh pada tanggal 12 Februari 2019 perihal pelaksanaan wisata halal diseluruh Aceh dengan pelarangan memelihara anjing dan babi di lokasi wisata, pelarangan menjual dan melayani minuman keras, pelarangan prostitusi dan tidak melanggar etika ketimuran. Selanjutnya juga melandaskan pada Surat Bupati Aceh Singkil, Surat Camat Kecamatan Pulau Banyak juga telah dilayangkan kepada Kimo Risort secara berulang-ulang, hingga pada tanggal 23 Oktober 2021 tim Satpol PP mendatangi Kimo Resort untuk menemui pemiliknya bernama Wili, didampingi dua orang anggota kepolisian dan kepala Mukim Pulau Banyak, namun tidak bertemu karena Wili tidak berada dilokasi tersebut.

Selanjutnya, petugas Satpol PP menghubungi Wili via telpon dan pada pokoknya Wili setuju bila petugas mengevakuasi canon ke Singkil dan sesampai di Singkil direncanakan akan di bawa wili ke Berastagi. Pada saat petugas dilokasi Kimo Resort, dijumpai canon dalam posisi lehernya terikat, petugas mencoba mempersempit pergerakan canon dengan dibantu kayu, namun gagal, bahkan tali pengikat canon terputus dan mengejar petugas, kemudian petugas meminta bantuan karyawan Kimo Resort bernama Riska untuk memasukkan ke dalam keranjang bambu yang keranjang tersebut sudah tersedia di Kimo Resort, Riska berhasil memasukkan canon kedalam keranjang, selanjutnya keranjang dilapisi lakban dan setelah selesai Riska mengatakan “sabar ya non, besok pulang Berastagi ya”. Pada saat itu, tidak hanya canon yang di evakuasi, melainkan anjing betina pasangan canon bernama coco juga dievakuasi dengan penempatan dikeranjang yang terpisah.

Baca juga  Nasir Djamil Sosialisasi 4 Pilar Bersama Disabilitas

Pada hari itu juga, segera canon dan coco dibawa dengan speedboat untuk dititip ke kapal penyeberangan yang siang itu berangkat menuju Singkil dengan dikawal oleh empat orang petugas, selanjutnya sesampai di pelabuhan Singkil dibawa ke kantor Satpol PP yang berjarak cukup dekat dari pelabuhan, dan setibanya di kantor, keranjang pun dibuka dan ditemui canon telah mati dan coco masih hidup. Kematian canon telah didokumentasikan petugas dan selanjutnya dikubur disekitar pekarangan kantor Satpol PP. Keesokannya, wili pun datang untuk menjemput canon dan coco, namun petugas menyampaikan canon mati dalam perjalanan dan hanya coco yang dibawa wili ke Berastagi.

Wewenang dan Prosedur Petugas
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 6 menyebutkan, Satpol PP berwenang: “melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah serta menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”;

Bahwa tindakan mengamankan dan atau mengevakuasi hewan berkeliaran yang mengganggu ketertiban masyarakat lazim dilakukan oleh petugas Satpol PP di daerah manapun di Indonesia, dalam peristiwa canon, petugas telah memberi peringatan kepada pemiliknya dalam interval waktu selama dua tahun (sejak 2019), dan telah meminta pemiliknya bernama wili untuk mengevakuasi sendiri anjing-anjingnya, hingga petugas datang ke lokasi dan meminta persetujuan wili apakah dievakuasi sendiri atau dievakuasi oleh petugas, namun wili menyetujui petugas yang mengevakuasi canon dan coco ke Singkil. Dalam peristiwa ini tindakan petugas sudah sesuai prosedur dan disetujui pula oleh pemiliknya. Terkait teknis penindakan binatang peliharaan berkeliaran dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat tidak ditemukan ketentuan norma hukum secara teknis, semisal mengharuskan membawa dokter hewan, membius binatang tersebut, menyiapkan kandang khusus, memberikan asupan gizi dan vitamin yang cukup atau memandikannya serta memberikan wangi-wangian dan perbuatan pemilik hewan tersebut sejak awal telah dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan kearifan lokal yang berlaku. Bahkan, bila wili mengindahkan himbauan Pemerintahan Aceh yang disampaikan berulang-ulang itu, tentu insiden matinya canon saat evakuasi bisa jadi dapat dihindari.

Mengacu pada Qanun/Perda Aceh Singkil No. 4 tahun 2003 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan/Ternak Dalam kabupaten Aceh Singkil, pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Daerah yang dilarang melepaskan hewan/ternak dalam Kabupaten Aceh Singkil, meliputi: ..lokasi pariwisata”. Selanjutnya Pasal 3 menyebutkan: “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun ini terhadap hewan/ternak dimaksud akan ditangkap dan ditahan oleh petugas yang ditunjuk untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Kemudian Pasal 4 ayat (2) menyebutkan: “Segala akibat yang terjadi karena waktu penangkapan dibawa ke penampungan dan penahanan hewan/ternak dimaksud menjadi tanggung jawab pemilik/penanggungjawab hewan/ternak sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian petugas”.

Baca juga  Mayjen Muhammad Hasan Jabat Pangdam Iskandar Muda

Bahwa pengertian penganiayaan hewan menurut ketentuan hukum, dapat dilihat pada Undang-undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Pasal 66 ( ayat 2) huruf c dalam penjelasannya menyebutkan: “bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.” Dan yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah “tindakan untuk memeroleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing”. Bila dihubungkan ketentuan tersebut dengan peristiwa evakuasi canon dan coco, maka dapat disimpulkan tidak terdapat tindakan penganiayaan terhadap canon.

Tindak Pidana Penganiayaan Anjing
Apabila dilakukan penelusuran kasus penganiayaan anjing di Indonesia, dalam peristiwa hukum yang konkret dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Provinsi Bali dengan nomor Register Perkara: 223/Pid.B/2019/PN Gin diputus pada tanggal 27 Januari 2020, dalam perkara tersebut terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 302 ayat (2) KUHPidana, dengan unsur tindak pidananya: “Barang siapa melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati”. Dalam perkara tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala anjing dengan besi pembuka pintu rolling door hingga mengakibatkan anjing tersebut mati. Terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan vonis atau hukuman percobaan selama enam bulan kepada Terdakwa.

Lantas bagaimana jika anjing menggigit manusia? Sehingga menimbulkan luka, trauma, cacat dan mengakibatkan kerugian materil. Kasus seperti ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor Register perkara: 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd yang diputus pada tanggal 14 April 2015 dalam perkara antara Engelin Sumendap/Penggugat vs Haryanto Christian/Tergugat. Dalam perkara ini, Tergugat selaku pemilik anjing dihukum membayar kerugian Penggugat akibat gigitan anjing Tergugat dengan hukuman membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp. 42.988.645,- (Empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 47.988.645,- .(empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

Namun demikian, Aceh berhak menerapkan kebijakan wisata halal dengan tanpa ada penganiayaan terhadap hewan.

* Penulis adalah Advokat di Aceh.

Share :

Baca Juga

NEWS

M. Syauqi Umardhian Pimpin KAMMI Banda Aceh Periode 2022-2024

NEWS

Sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Aceh, Nasir Djamil Gandeng GENPRO Aceh Mengajak Pengusaha Peduli Produk Halal

NEWS

Nasir Djamil Dukung Pendekatan Restorative Justice Untuk Penanganan Kasus Korupsi Dana Desa.

NEWS

DPR RI: Apresiasi Polisi Yang Berhasil Tangkap Pelaku Penembakan di Aceh Barat dan Pidie Jaya

NEWS

Bahas Isu Strategis, Sejumlah Pegiat Hukum Aceh Berkumpul

OPINI

Negeri Tanpa Pemuda “Ilmu itu ada dimana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca, dan bersedia mendengar.” -Felix Siauw

INSPIRASI

Buku Aksara Warna Pidie Resmi di Luncurkan

NEWS

Pengumuman WP Aceh Tahun 2021